[ad_1]
JawaPos.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi Kemendikbud dan Kemenag yang sudah membuat Buku Panduan Penyelenggaran Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Covid-19 yang sangat lengkap dan detil, sebagai pedoman bagi pemda dan sekolah dalam menyiapkan Pembelajaran Tatap Muka di awal tahun ajaran baru 2021/2022.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, pihaknya sangat memahami ancaman learning loss, meningkatnya angka putus sekolah, dan angka perkawinan usia sekolah di beberapa daerah sebagai dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama hampir 1,5 tahun yang belum efektif, yang akan berdampak panjang, bahkan sangat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, sebab ini menyangkut kualitas SDM Indonesia sekarang dan nanti.
Namun, lanjutnya, di sisi lain faktor risiko sangat besar, jika sekolah dipaksa dibuka serentak pertengahan Juli 2021 nanti. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas, dan angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10 persen di banyak daerah. Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.
“Bagi P2G, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar” ujarnya dalam keteranganya, Sabtu (5/6).
Satriwan melanjutkan syarat pertama adalah tuntasnya vaksinasi guru. Adapun proses vaksinasi guru dan tendik semula ditargetkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim rampung bulan Juni 2021 bagi 5 juta pendidik dan tendik, ternyata hingga awal Juni ini baru sekitar 1 juta guru yang divaksin.
“Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar,” imbuhnya.
P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Mengingat kewenangan mengelola sekolah di bawah Pemda bukan di bawah Kemendikbud.
“Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ,” pungkas Satriwan.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
