[ad_1]
JawaPos.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Menurutnya, Bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat agar bantuan segera bisa diterima.
“Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya,” ujar Risma dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (15/9).
Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.
Menurutnya, dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.
“Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak ada kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu,” katanya.
Trobosan Mensos tersebut mendapat sambutan baik dari Koordinator Nasional Jaringan Mubaligh Muda Indonesia (JAMMI), Irfaan Sanoesi. Ia menyebutkan langkah yang diambil Risma tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat terutama yang sangat membutuhkan karena terdampak pandemi.
“Kami bangga terhadap Mensos Risma yang dapat melihat kondisi di lapangan secara menyeluruh. Beliau mengerti dan peka terhadap keadaan sehingga bantuan bukan hanya soal seberapa besar dana yang diberikan namun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara utuh,” ujar Irfaan.
Menurutnya, masyarakat sebetulnya sangat diuntungkan dengan adanya aturan tersebut karena aturan lama yang mengharuskan masyarakat untuk mendatangi tempat pencairan bantuan. Aplagi terbentur kondisi jarak dan waktu.
“Jangan sampai dana bantuan habis hanya untuk biaya perjalan. Selain dapat memudahkan bagi masyarakat dalam pencarian, hal itu juga dapat mempercepat dalam penyaluran sehingga warga dapat segera menerima manfaat dari bantuan tersebut,” imbuhnya.
Disebutkan, dalam jangka panjang Mensos juga akan menyiapkan peraturan khusus. Karena dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.
“Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” kata Risma.
Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon I, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
