[ad_1]
JawaPos.com – Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap mengatakan, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi. Angka presentase itu terungkap dari hasil polling yang digelar oleh partai besutan Agus Harimurti Yudhoyno lewat media twitter.
“Polling tersebut diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi,” ujar Yan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (9/3).
Menurut Yan, mayoritas masyarakat sudah mulai jengah dengan pembiaran atas kesewenang-wenangan ini, meskipun Presiden Jokowi dikabarkan telah menegur Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko atas ulahnya mencampuri urusan internal Partai Demokrat.
“Entah teguran Presiden dianggap angin lalu atau ada tendensi pembiaran, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berjalan terus,” ujar Yan.
Yan juga mengungkapkan, dalam pollingnya, ketika ditanya apakah netizen yakin Pemerintah akan bersikap adil, hasilnya 86 persen netizen tidak percaya bahwa Pemerintah bisa adil dalam hal ini, apalagi mengingat Partai Demokrat tidak berada dalam koalisi pemerintahan.
“Pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini. Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam. Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak yang membara,” ujarnya.
Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. Karena itu, Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan.
Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos
Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars
“Lebih baik kita mengkonsentrasikan energi dan waktu bangsa untuk mengatasi krisis berganda kesehatan dan ekonomi yang sedang kita alami. Jangan sampai rakyat terdorong untuk turun ke jalan lagi ketika saluran-saluran aspirasi mereka macet,” pungkasnya.
Diketahui, konflik Demokrat itu memuncak pada tanggal 4 Maret, saat sekelompok mantan kader yang dipecat nekat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Moeldoko dijadikan Ketua Umum meski tidak hadir saat penunjukan.
KLB ini diwarnai pertumpahan darah gara-gara ratusan orang tak dikenal tiba-tiba menyerbu serta memukuli para kader Partai Demokrat yang memprotes penyelenggaraan KLB ilegal. Moeldoko baru datang pada malam harinya, mengenakan jaket Demokrat, meski dieketahui selama ini kabarnya mantan Panglima TNI itu tidak punya KTA Demokrat.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
