Raja Malaysia Perintahkan Voting Mosi Kepercayaan Muhyiddin Dipercepat

oleh
oleh

[ad_1]

JawaPos.com – Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hanya punya waktu sepekan untuk mengumpulkan dukungan. Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah meminta voting mosi kepercayaan dipercepat. Rencananya, mosi tersebut baru dilakukan 6 September mendatang pada pembukaan sesi baru parlemen. Mosi itu akan menjadi bukti sah apakah Muhyiddin masih meraih dukungan mayoritas di parlemen atau tidak. Agar tetap menjabat, dia membutuhkan 111 suara di Majelis Rendah.

”PM diminta menggelar voting lebih awal. Diusulkan tanggal 18 Agustus,” ujar salah seorang pejabat kepada The Straits Times. Tidak diketahui siapa yang mengusulkan tanggal itu.

Muhyiddin pada Rabu (11/8) bertemu dengan raja. Belum diketahui apakah dia menyanggupi perintah Yang di-Pertuan Agong ke-16 Malaysia tersebut. Yang jelas, setelah pertemuan itu, Muhyiddin langsung menggelar rapat dengan para pemimpin koalisi Perikatan Nasional (PN) di kantornya. Pertemuan itu diduga membahas permintaan raja. Muhyiddin baru kembali ke kediamannya setelah rapat pukul 19.45. Namun, belum ada paparan apa pun terkait hasil rapat.

Sumber yang bekerja di Istana Negara mengungkapkan, raja tidak secara eksplisit meminta Muhyiddin mundur karena kehilangan dukungan mayoritas. Namun, Sultan Abdullah menyinggung konstitusi pasal 43 ayat 4. Pasal tersebut menegaskan, jika PM tak lagi mendapat kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen, PM akan mengajukan pengunduran diri dari kabinet. Ada pengecualian pengunduran diri. Yakni, jika raja memerintahkan pembubaran parlemen.

Senin (9/8), oposisi sudah menyerahkan surat pernyataan kepada raja. Yakni, sebanyak 105 anggotanya tidak mendukung Muhyiddin. Dari UMNO, ada 14 legislator yang lebih dulu mengirim pernyataan tidak mendukung. Jadi, total ada 119 orang yang ingin Muhyiddin mundur.

Terdapat 222 kursi di parlemen Malaysia. Namun, dua orang meninggal, sehingga hanya tersisa 220 orang. Untuk meraih suara terbanyak, dibutuhkan 50 persen dukungan plus 1 atau setara 111 orang.

UMNO adalah bagian dari koalisi PN yang kini memimpin Malaysia. Anggota partai itu terbelah, sebagian masih mendukung Muhyiddin. Salah satunya Wakil PM Ismail Sabri Yaakob yang masih setia dengan Muhyiddin.

Beredar dugaan yang kian menguat bahwa partai-partai di PN bakal mengusulkan pembubaran parlemen secara mendadak. Di Malaysia, kuasa pembubaran parlemen berada di tangan raja. Jika parlemen dibubarkan, pemilu harus digelar dalam 60 hari. Hal itu tentu sulit dilakukan di tengah pandemi. Terlebih, kasus penularan di Malaysia belum turun signifikan.

Pengacara konstitusi Dominic Puthucheary dan Bastian Pius Vendargon menjelaskan, jika ternyata Muhyiddin tidak mendapat dukungan mayoritas, raja bisa membiarkan parlemen memutuskan siapa penggantinya. ”Orang itu bisa menemui raja dengan membawa mandat dari Dewan Rakyat dan raja bisa menunjuknya sebagai PM yang baru,” terang Vendargon, seperti dikutip Free Malaysia Today.

Banyak pihak yang mengincar kursi Muhyiddin. Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi, misalnya. Namun, peluangnya untuk bisa memimpin Malaysia belum terbuka lebar. Presiden UMNO Ahmad Zahid sudah bersumpah di depan anggotanya bahwa dirinya tidak akan mendukung Anwar. Mahathir dan Partai Pejuang yang digawanginya juga belum memberikan kepastian.

Sementara itu, hubungan politik Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) kembali tegang. Itu gara-gara Korsel menggelar latihan tempur dengan Amerika Serikat (AS). Sudah bukan rahasia jika Pyongyang berang setiap tahun ketika latihan itu berlangsung. Biasanya mereka membalas dengan menggelar uji coba misil.

Namun, kali ini sikap yang diambil Korut berbeda. Mereka tidak menggelar uji coba misil balistik, atau setidaknya belum. Yang mereka lakukan untuk menunjukkan kemarahan ialah tidak mengangkat sambungan telepon militer kedua negara. Padahal, hotline tersebut baru saja tersambung 27 Juli lalu.

Pemutusan sambungan itu dilakukan beberapa jam setelah Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un, menuding Korsel telah berkhianat. ”Korut akan meningkatkan kemampuan serangan pencegahan,” tegasnya, seperti dikutip BBC.

[ad_2]

Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!

Tentang Penulis: Redaksi

Pimprus
Website media INFOMURNI merupakan website resmi yang berbadan hukum, Berisikan berbagai informasi untuk publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *