[ad_1]
JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaparkan UU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 memberi dampak nyata terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Namun menurutnya, dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 2020 masih lebih baik dibandingkan rata-rata kontraksi yang terjadi pada negara G20 yang minimal 4,7 persen dan negara ASEAN yang terkontraksi 4,3 persen. Hal tersebut tak terlepas dari dukungan APBN dalam menjaga ekonomi RI.
“Kontraksi Indonesia 2,7 persen salah satunya merupakan hasil dari upaya APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR,” ujarnya di gedung DPR, Selasa (7/9).
Sri Mulyani mengungkapkan, peranan APBN sangat penting dalam menghadapi pandemi dalam hal ini untuk sektor kesehatan hingga daya beli masyarakat serta pelaku usaha. Bahkan, tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal, maka dampak ekonomi akibat pandemi ini akan jauh lebih besar.
“Peranan APBN begitu sentral yang memungkinkan intervensi dari sisi kesehatan dan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta dukungan besar ke dunia usaha termasuk UMKM,” ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya mengapresiasi dukungan DPR yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebab menurut Sri Mulyani, keputusan ini menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan sinergis dan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
