[ad_1]
JawaPos.com – Saat ini proses rekrutmen guru honorer untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tengah berlangsung. Usulan formasi yang diajukan oleh Pemda, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi sampai akhir Mei 2021 ini tidak sampai 600 ribu usulan.
Padahal kuota yang dijanjikan adalah sebesar 1 juta seperti yang disampaikan Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, termasuk Kemenag untuk PPPK. Hal ini pun sangat disayangkan karena hampir setengah formasi kosong, apalagi wilayah yang tidak mencantumkan formasi seperti Blitar.
“Persoalan kemudian yang timbul adalah jumlah formasi Guru PPPK yang diusulkan Pemda ke BKN dan KemenPAN-RB banyak yang tidak sesuai dengan harapan semestinya. Terdapat juga fakta daerah yang formasinya dikurangi oleh BKN dan KemenPAN-RB,” jelas Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Minggu (6/6).
Baca Juga: Kata BKN Soal Pembukaan Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021
Satriwan melanjutkan, akibatnya para guru honorer sangat kecewa, sebab peluang mereka mendaftarkan diri ikut seleksi guru PPPK makin kecil bahkan pupus sudah. Padahal mereka sudah lama berharap menjadi Guru ASN.
Ia mengungkapkan hasil laporannya dari berbagai daerah, seperti di Kabupaten Garut yang mengusulkan kuota 8.801 formasi. Namun, yang disetujui oleh KemenPAN-RB hanya 196 guru PPPK. Angka tersebut jauh dari kebutuhan atas kekurangan guru ASN di Garut.
Padahal, jika merujuk pernyatan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kemenkeu, semua gaji dan tunjangan Guru PPPK ditanggung pemerintah pusat. Di sini ada fakta tidak singkronannya informasi ke pemda oleh pusat.
“P2G memaknai esensi utama Surat Kemenkeu ini adalah meyakinkan para Kepala Daerah, agar jangan khawatir, bahwa guru PPPK sudah dianggarkan oleh pusat, walaupun hanya tahun 2021 saja,” kata Satriwan.
Tampaknya yang membuat pemda juga tidak maksimal mengajukan formasi ke pusat adalah faktor anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK tersebut. Untuk 2021 ditanggung pusat, bagaimana dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah, jadi wajar saja pemda khawatir dan ragu.
“Lagi-lagi korbannya adalah guru honorer. Rencana merekrut 1 juta guru PPPK pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru. Pemerintah hanya bisa menerima sekitar 513 ribu formasi. Ini belum tentu lolos seleksi semua. Bagaimana mampu mewujudkan visi Presiden yaitu SDM Unggul, jika Kemendikbud dan KemenPAN-RB gagal merekrut 1 juta guru PPPK?,” pungkas dia.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
