[ad_1]
JawaPos.com – Tindakan Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot lurah Sidarame Timur baru-baru ini karena melakukan pungutuan liar (pungli) dianggap sudah tepat. Sejalan dengan itu, hal itu menunjukkan kondisi birokrasi di Kota Medan sangat mendesak harus direformasi.
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan mengatakan, Bobby Nasution harus dengan cermat melakukan perbaikan tatanan birokrasi.
“Penataan pejabat publik di Medan adalah langkah baik. Ini merupakan wujud dari upaya wali kota memperkuat reformasi birokrasi,” ungkap Indra Fauzan kepada wartawan, Senin (26/4).
Lebih jauh Indra Fauzan mengatakan, pencopotan lurah memberi pesan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengedepankan pelayanan secara transparan tanpa pungli.
Indra Fauzan pun optimistis, pencopotan jabatan lurah Sidorame Timur dapat memberi efek jera bagi aparat daerah lainnya di Kota Medan. “Pesannya sangat jelas, pejabat publik agar tidak main-main dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat,” imbuh dosen Fisipol USU itu. Bahkan pencopotan terhadap oknum ASN nakal tidak berhenti tingkat lurah saja. Di level lebih tinggi bisa kena imbas jika terbukti ikut bermain dalam “sistem”.
Indra Fauzan mendorong masyarakat agar tidak takut melaporkan temuan dugaan pungli dan sebagainya langsung kepada wali kota. “Kalau ada dugaan pungli, laporkan saja. Jangan sampai birokrasi tercoreng lantaran ulah satu dua orang oknum,” lanjut alumnus University Kebangsaan Malaysia itu.
Di tempat lain, Bobby Nasution menegaskan bahwa pencopotan Lurah Sidorame Timur Hermanto pada Jumat (23/4) lalu adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterimanya.
Baca juga: Terima Laporan Pungli, Bobby Nasution Sidak dan Copot Lurah
“Sekarang zaman sudah maju, teknologi di mana-mana. Masyarakat bisa langsung melapor kepada saya lewat media sosial dan saya tanggapi segera,” kata menantu Presiden Joko Widodo itu.
[ad_2]
Sumber: Berita ini telah tayang di situs jawapos.com, klik link disini!
