KALIMANTAN SELATAN Hulu Sungai Selatan (IM) – DIPA dan TKDD Tahun 2021 Bupati Hss Hadiri Penyerahan. Bupati Hulu Sungai Selatan Drs. H.Achmad Firy, M.AP didampingi Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.H.M Noor,M.AP dan Kepala Dinas Bakeuda Kab. HSS Drs. H. Nanang F.M.N, M, Si. menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) secara virtual bertempat di Media Center Setda HSS.Rabu (25/11).
Dalam laporannya Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menjelaskan penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis.
Baca Juga: Petugas Kebersihan Pemko Padang Panjang Bersihkan Makam Adam BB
Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.
Oleh sebab itu, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.
“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” kata Menkeu.
Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas.
“Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan,” jelas Menkeu.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian, Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik dalam bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi harus pulih kembali.
Baca Juga: Duta Anak Kabupaten Kampar Tahun 2020 Terpilih
Lanjut disampaikan Presiden, ABPN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal yakni penanganan kesehatan yang masih dalam hal penanganan Covid-19 utamanya fokus pada vaksinasi yang anggarannya berkaitan dengan sarana, prasarana, kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat di perlukan.
Kedua berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang.
Ketiga, program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan. Pendidikan, perlindungan sosial dan Lain-lain.
Pada kesempatan itu pula Jokowi meminta kepada seluruh Menteri, Kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran dan bisa menggerakkan ekonomi baik Nasional maupun di daerah, manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: APBN 2020
“Dan dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting, tugas utama kita adalah memecahkan masalah rakyat, masyarakat dan membantu rakyat, dan perlu ke hati-hatian, transparansi akuntabilitas yang menjadi bagian mencegah dari pelaksanaan APBN maupun APBD”
Sementara itu, Dalam wawancaranya Bupati Hulu Sungai Selatan berharap. Agar dapat secepatnya melaksanakan lelang sehingga pada bulan januari dapat bergerak.
“Alhamdulillah, hari ini sesuai undangan kami menghadiri penyerahan DIPA dan TKDD. Langsung diserahkan oleh Presiden RI ada beberapa hal yang ditekan oleh Presiden yaitu Prioritas anggaran. vaksinasi dengan dengan dana APBN. Pemulihan Ekonomi UMKM dan dunia usaha. Informasi Struktural agar ekonomi itu bergerak, makanya lelang dipercepat. beliau berharap Januari sudah bergerak pengadaan barang dan jasa sehingga ekonomi kita bisa berjalan termasuk agar bansos diluncurkan di Januari”
Sehingga nanti bisa diterima masyarakat uangnya bisa digunakan oleh masyarakat agar perputaran roda ekonomi kita terputar sejak dini. Tentu kita turunkan di Kabupaten menunggu pengesahan dulu dari DPRD. Setelah disetujui ini dalam bulan desember nanti kita persiapan. Kalau APBD nya nanti sudah di proses dan sudah dievaluasi oleh Gubernur dinyatakan sudah bisa di RAPERDA. Saya juga berharap di daerah juga bisa secepatnya melaksanakan lelang sehingga di bulan Januari bisa bergerak. Bapak Presiden juga berharap agar reformasi anggaran, ada semangat kecermatan, efisiensi dan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.” Harap Achmad Firy.
Sumber: Diskominfo HSS
